Consumer Digital Legal Literacy and Dispute Resolution Effectiveness in Buy Now Pay Later Services in Indonesia
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) mengalami pertumbuhan eksponensial di Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai 23 juta pada tahun 2024, namun diikuti pula oleh peningkatan kasus sengketa konsumen yang signifikan. Artikel ini bertujuan menganalisis tingkat literasi hukum digital konsumen terhadap hak dan kewajiban dalam penggunaan BNPL serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Melalui pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara mendalam dengan 30 konsumen BNPL, regulator, dan platform penyedia layanan, serta data sekunder dari analisis peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 72% konsumen BNPL memiliki literasi hukum digital yang rendah, tidak memahami isi perjanjian elektronik, dan rentan terhadap praktik penagihan tidak etis. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan arbitrase online belum efektif karena keterbatasan aksesibilitas, pemahaman prosedur, dan durasi penyelesaian yang panjang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan edukasi literasi hukum digital konsumen, reformasi regulasi BNPL yang lebih protektif, serta pengembangan mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) yang cepat, murah, dan mudah diakses sebagai solusi komprehensif perlindungan konsumen di era ekonomi digital.
Kata Kunci: Literasi hukum digital, Buy now pay later, Penyelesaian sengketa konsumen, Perlindungan konsumen, Fintech, Online dispute resolution
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
How to Cite
References
Aji, H. M., Berakon, I., & Husin, M. M. (2020). COVID-19 and e-wallet usage intention: A multigroup analysis between Indonesia and Malaysia. Cogent Business & Management, 7(1), 1804181. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1804181
Barkatullah, A. H. (2021). Perlindungan hukum bagi konsumen transaksi e-commerce lintas negara di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 280-305. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2876
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
Flick, U. (2018). An introduction to qualitative research (6th ed.). SAGE Publications.
Katsh, E., & Rabinovich-Einy, O. (2017). Digital justice: Technology and the internet of disputes. Oxford University Press.
KPAI. (2023). Laporan pengaduan konsumen layanan keuangan digital tahun 2023. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). SAGE Publications.
Miru, A. (2021). Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia (3rd ed.). Rajawali Pers.
OJK. (2024). Statistik fintech lending periode Desember 2023. Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/
Riyanto, S., & Lukman, N. (2022). Analisis perilaku konsumtif generasi milenial dalam penggunaan layanan paylater. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 10(1), 45-62. https://doi.org/10.26905/jmk.v10i1.6789
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (18th ed.). Rajawali Pers.
Subekti, R., & Wiradinata, T. R. (2022). Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik: Urgensi pengaturan dan penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 41(3), 234-256. https://doi.org/10.35968/jh.v41i3.890
Widiyanto, I., Rahayu, M., & Sunarti. (2023). The effect of perceived ease of use, perceived usefulness and trust on buy now pay later adoption in Indonesia. International Journal of Data and Network Science, 7(2), 785-792. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.1.016
Yustisia, T. V., & Prabowo, H. (2023). Consumer protection in buy now pay later services: Challenges and legal solutions in Indonesia. Journal of Indonesian Legal Studies, 8(1), 87-108. https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.58976